Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 23a undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan lembaran negara republik indonesia tahun 1967 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3102. Penjelasan pasal 124 undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran. Undangundang republik indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undangundang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia lembaran negara tahun 1951 nomor 4. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Uu no 2 th 2004 ttg penyelesaian hubungan industrial. Pasal 21, pasal 27 ayat 2, pasal 28 d ayat 1 dan ayat2, pasal 28 e ayat 1 dan ayat 3, pasal 29 undangundang dasar negera republik indonesia tahun 1945.
Tentang database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Umum hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra art and literary yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 2004 nomor 9. Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistempercncanaan pcmbangunan nasional l embaran neqara republikindonesia lahun 2004. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3848. Undangundang republik indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286. Serikat pekerjaserikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjaburuh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan. Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undangundang uu nomor 28 tahun 2004 tanggal 06 oktober 2004. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4355. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang nomor 24 tahun 2004 lembaga penjamin simpanan ditetapkan 22 september 2004 berlaku 22 september 2005 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten lembaran negara tahun. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400. Undangundang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2004.
Perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka. Tahun 2004 nomor 53,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran. Undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ditetapkan 6 oktober 2004 berlaku 6 oktober 2005 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan jaminan sosial nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undangundang uu nomor 28 tahun 2004 tanggal 06 oktober. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara lembarannegara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahanlembaran negara republik lndonesia nomor 4400. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara. Perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan. Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4287. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3989.
Dokumen adalah data, catatan, danatau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 18 ayat 6 undangundang dasar negara republik. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Tentang y a y a s a n diubah berdasarkan undangundang. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2014. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara tahun 1986 nomor 77. Lembaran daerah kota malang tahun 2004 nomor 02 seri a salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum gatot setyo budi, sh pembina nip. Undangundang republik indonesia nomor 29 tahun 2000. Undangundang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4586. Undangundang republik indonesia nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890.
Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 3327. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28 h ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan pasal. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran. Sep 17, 2019 hak cipta dalam undangundang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 20a, pasal 21, pasal 23, pasal 23c, pasal 33, pasal 34 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional sjsn. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421.
Undangundang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Uu nomor 28 tahun 2004 tanggal 06 oktober 2004, tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia menetapkan.
Bahwa negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358. Undangundang nomor 16 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3984. Undangundang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495.
565 396 21 840 1511 38 573 982 1530 962 1032 1524 731 19 1353 1435 494 432 1234 488 532 779 335 284 171 590 829 1468 1268 1048 1474 725 1419 898 66 1219